Buku
Artikel
Sikap Nilai HMI
Korupsi: Rakyat Tertindas Pejabat Terbahak
Berbicara tentang korupsi di negeri ini sudah sangat membosankan, sepertinya korupsi sudah menjadi makanan basi bagi rakyat, namun tetap menjadi makanan lesat bagi para koruptor. Di koran, di TV, di radio, hampir tiap hari berita tentang korupsi tidak pernah ketinggalan. Selalu saja menjadi bumbu pelengkap pemberitaan dalam media massa.
Dalam hari anti korupsi yang diperingati dunia belum lama ini, tak ketinggalan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di tanah air turun kejalan, menyorakkan isi hati mereka dan pesan-pesan dari rakyat yang tertindas. Bahkan salah satu mahasiswa dari UBK, Sondang Hutagalung, nekat membakar diri di depan Istana negara Republik Indonesia.
Sondang sepertinya ingin menujukkan kepada pemerintah bahwa rakyat telah bosan dengan keadaan bangsa sekarang ini. “Rakyat tertindas, pejabat terbahak,” mungkin itulah kalimat yang tepat untuk sekarang ini. Melihat kondisi bangsa yang sangat terpuruk, Serasa kita mengulang sejarah yang pernah ada, yakni zaman jahiliyah, mungkin inilah gambaran zaman jahiliyah versi sekarang ala Indonesia.
Negara Indonesia yang kita cita-citakan menjadi negara yang aman, makmur dan sejahtera sangat sulit untuk di wujudkan saat ini, jika budaya korupsi masih saja terus menjalar dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Sekarang ini sangat sulit membedakan antara kawan dan lawan, sulit membedakan pemimpin dan “penjahat”. Jika mereka mempunyai kepentingan, rakyat di perlakukan baik, diberi janji-janji manis seakan-akan semua yang mereka lakukan hanya untuk rakyat, tapi seketika semua yang diinginkan telah terwujud, rakyat ditelantarkan, janji terlupakan.
Para pejabat negara dengan bangga memakai mobil mewah melewati sepanjang jalan dengan pengawalan ketat, pandangan kedepan, tanpa menengok kanan kiri melihat keadaan di sekelilingnya di mana para gelandangan, anak jalanan, pengamen dan peminta-minta bertebaran demi sesuap nasi. Pengangguran setiap tahun bertambah, korupsi merajalela, pelanggaran HAM di mana-mana. Inikah yang mereka sebut sebagai suatu kemajuan bangsa?
Mereka sebagai wakil rakyat bukannya memikirkan bagaimana negara ini bisa maju, bisa makmur, agar rakyat sejahtera. Malah lebih memikirkan mobil mewah, rumah megah, menumpuk harta sebanyak-banyaknya yang ujung-ujungnya korupsi juga. Benar juga lelucon yang mengatakan “jika rakyat miskin berpikir untuk hari esok mereka mengatakan, ‘besok makan apa?’, namun jika para koruptor berpikir untuk hari esok mereka mengatakan, ‘besok makan siapa?’.” Memang sungguh memprihatinkan keadaan tanah air tercinta ini.
Sangat mengherankan, Indonesia yang begitu kaya dengan hasil alamnya yang melimpahruah, namun terlilit banyak hutang, penduduknya banyak yang terkena penyakit busung lapar. Hasil bumi tidak dimanfaatkan untuk kemakmuran rayat, malah disalah gunakankan oleh kelompok tertentu. “Indonesia kaya, tapi miskin” itulah kalimat yang cukup membingungkan untuk dimengerti, tapi itulah Indonesia.
Korupsi di Indonesia memang sulit untuk diberantas, namun tidak menutup kemungkinan budaya korupsi itu bisa dihilangkan. Kita hanya Perlu ketegasan hukum untuk para elit pencuri yang bersembunyi di balik topeng kekuasaannya. Pemerintah harus meluangkan tenaga ekstra serta kerja sama yang baik dengan rakyatnya agar ‘budaya’ korupsi tidak berlanjut pada genarasi bangsa berikutnya.
Perlu juga ditanamkan pendidikan agama, terutama pendidikan akhlakul karimah terhadap anak bangsa serta peningkatan terhadap SDM di negara Indonesia, agar generasi penerus bangsa bisa menjadi memimpin yang berbudi pekerti luhur dan tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan yang pastinya budaya korupsi tidak menjangkit pada mereka. Sehingga cita-cita awal yang menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, makmur, rakyat sejahtera dapat terlaksana.
*Eka Kartini, Kader HMI Komfak Adab UIN Sunan Kalijaga
Krisis Kritis Mahasiswa
Oleh: Rusdy (Kader HMI Komisariat Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Kritis merupakan satu sifat yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Mahasiswa. Hal itu tidak keliru, mengingat mahasiswa memiliki modal lebih dari pada masyarakat kebanyakan baik dalam bidang keilmuan atau pun pengalaman. Perjalanan sejarah bangsa ini, mulai dari kebangkitan nasional, kemerdekaan, hingga masa reformasi menempatkan mahasiswa sebagai bagian yang memiliki peran penting. Para pemuda pelajar tersebut selalu mempunyai ide cemerlang yang mampu mengubah peradaban di setiap zamannnya. Perjuangan mereka pun merupakan usaha yang murni, dipandang netral, bersih dan bebas dari kepentingan-kepentikan apapun yang bersifat pragmatis.
Romantisme tersebut masih kita banggakan dan masih dielu-elukan hingga saat ini. Kita bangga dengan masa lalu mahasiswa yang begitu cemerlang. Predikat “Agen Perubahan” pun masih kita yakini tersemat pada tiap diri kita. Hingga kita tersadar dan perlu bertanya, masih pantaskah gelar kebanggaan itu dihadiahkan pada mahasiswa zaman ini?
Sangat disayangkan, ketika kondisi negara ini dilanda masalah yang semakin kompleks, peran mahasiswa justru mulai meredup. Kemajuan teknologi dan akses informasi yang begitu mudah yang seharusnya dijadikan modal dan insprasi mahasiswa untuk menuangkan gagasan-gagasan cemerlang serta sarana kritik untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik, justru membuat mahasiswa terlena dan mengabaikan masa depan bangsanya serta lupa akan peri-kemahasiswaannya, yaitu sikap kritis.
Masyarakat Sipil dan Demokratisasi Lokal
Oleh : Nurul Huda*)
Pasca r
eformasi ekspresi masyarakat sipil (civil society) dalam ranah demokrasi kembali hidup. Faultier (2001) dikutip Dzuriyatun Toyibah menjelaskan bahwa sejak reformasi 1998 tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil. Fenomena peningkatan fungsi masyarakat sipil di tingkat lokal berkembang seiring waktu, yang kembali mewarnai alur demokrasi di Indonesia.
Tambang Emas Poboya; Antara Investasi dan Kerusakan Lingkungan
Oleh: Mahadin Hamran (Ketua Umum HMI-MPO Cabang Palu)
Keberadaan tambang emas Poboya yang akan dikelola oleh perusahaan Central Palu Mineral (PT CPM), anak perusahaan dari PT Bumi Resources, patut untuk dikaji. Selama ini, nuansa kepentingan ekonomi-politik di Poboya lebih dominan dibandingkan dengan kajian ilmiah yang didasarkan pada kesadaran akan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Sebab, sudah terbukti ketika wacana ekonomi-politik dipisahkan dari nilainya (moralitas), hanya akan mendukung investasi demi keuntungan para elit tertentu, daripada keselamatan manusia dan lingkungan di masa depan.
More Articles...
Page 1 of 34

